Hukum Perbankan di Indonesia

A. Pengertian dan Sumber Hukum Perbankan Indonesia 1) Pengertian Perbankan Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 (angka 1) Undang – undang No.10/1998, yaitu: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab itu, dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum Perbankan Modern mendefinisikan hukum perbankan adalah: “Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain – lain sumber hukum, yang mengatur masalah – masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari – hari, rambu – rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, prilaku petugas – petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihakyang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut” 2) Sumber Hukum Perbankan Sumber Hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud di sini meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis – jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal, adapun sumber hukum dalam arti material dan baru akan diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal – usul kaidah hukum tersebut. Sumber hukum formal perbankan Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Undang – undang Dasar 1945 (terutama pasal 33); 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang – undang pokok di bidang Perbankan dan Undang – undang sektoral yang terkait, seperti: (a) Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; (b) Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia; (c) Undang – undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; (d) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan Perjanjian; (e) Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang – undang Hukum Dagang), terutama ketentuan buku I mengenai surat – surat berharga; 4) Peraturan Pemerintah, Seperti: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi bank Umum. B. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan 1) Asas Perbankan Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas – asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu: asas Demookrasi Ekonomi, Asas Kehati – hatian (Prudential Principle), Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle), Asas Kerahasiaan (Confidential Principle), dan Asas Mengenal nasabah (Know Your Customer Principle)

Komentar

  1. A. Syamsi17 Maret 2023 pukul 21.02

    Definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit, walaupun sangat sulit namun saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Munir Fuadi dalam bukunya "Hukum Perbankan Modern" yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan bisnis perbankan harus adanya kaidah hukum yang mengaturnya.

    BalasHapus
  2. Andre Setyo Bayu17 Maret 2023 pukul 21.25

    Pengertian dan penjelasan di atas sangat rinci dan detail, , tapi menurut saya pribadi masih sangat sulit untuk memahami dan menelaah dari artikel tersebut, , mungkin saya pribadi akan mengerti dan memahami jika sudah ada penjelasan secara langsung , dan bisa di terap kan secara nyata .

    BalasHapus
  3. Annisa fitri17 Maret 2023 pukul 22.16

    Menurut saya,artikel d atas masih sangat sulit untuk di pahami bagi kaum2 yg mungkin kurang mengerti tentang hukum perbankan,dan orang2 yg tidak bergelut d dalam nya,mungkin akan lebih dapat di pahami bila di jelaskan secara langsung dan lebih detail

    BalasHapus
  4. Ardiansyah17 Maret 2023 pukul 23.22

    Menurut saya artikel tersebut sudah memberikan pengertian yang sangat jelas dan gamblang sekali karena selain memberi pengertian hukum perbankan berdasarkan undang-undang juga berdasarkan doktrin, bahwa hukum perbankan itu selain serangkaian kaidah hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga juga mengatur aspek kegiatan perbankan yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan dan juga subjek atau pelaku perbankan itu sendiri. Kemudian juga selain peraturan hukum perbankan dijelaskan juga ada asas-asas yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh lembaga perbankan dan subjek atau pelaku perbankan itu sendiri.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASN Naik Pangkat, Cinta Turun Martabat

Fenomena sosial yang kian marak dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan, tak lama setelah salah satu dari mereka resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik melalui jalur CPNS, PNS, maupun PPPK. Ironisnya, prestasi yang seharusnya menjadi berkah bagi keluarga, justru berujung pada retaknya rumah tangga. Fenomena ini tak hanya memantik keprihatinan publik, tetapi juga menuntut perenungan dari sudut pandang akademik dan moral agama. Status Naik, Pasangan Terpinggirkan.  Ketika seseorang menjadi ASN, status sosial dan ekonomi mereka mengalami lonjakan. Gaji tetap, jaminan pensiun, dan fasilitas yang mengikuti menjadikan ASN simbol kemapanan. Namun, di balik itu, perubahan status ini seringkali disertai dengan pergeseran nilai dan sikap. Pasangan yang dahulu setia menemani dalam keterbatasan tiba-tiba dianggap tidak lagi sepadan. Sosiolog menyebut ini sebagai dampak mobilitas sosial vertikal, di mana perubahan kelas sosial menyebabkan...
Read more »

Membaca Putusan Pengadilan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial

Gambar
Membaca Putusan Pengadilan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial Putusan pengadilan merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang sering menjadi sorotan publik, terutama ketika menyangkut kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, setiap putusan yang dianggap kontroversial atau menyentuh sisi emosional masyarakat akan cepat menyebar dan menjadi bahan perdebatan di berbagai media sosial, berita daring, hingga obrolan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap keadilan, namun di sisi lain, juga menyiratkan bahwa pemahaman terhadap esensi putusan pengadilan masih perlu diperkuat. Secara umum, putusan pengadilan adalah pernyataan resmi hakim yang dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan ini dapat berbentuk putusan akhir, putusan sela, maupun putusan verstek, tergantung pada konteks dan kondisi perkara. Sebagai produk hukum, putus...
Read more »

Korupsi dalam Bayang Putusan Ketika Hukum Tak Lagi Menakutkan

Gambar
  Korupsi bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga soal hilangnya harapan masyarakat terhadap keadilan. Ketika seseorang yang terbukti menilap miliaran uang rakyat hanya dijatuhi vonis ringan, publik bukan hanya kecewa—mereka mulai kehilangan kepercayaan pada hukum itu sendiri. Seharusnya, pengadilan menjadi benteng terakhir keadilan. Namun sayangnya, dalam banyak kasus korupsi, benteng ini justru tampak seperti tembok rapuh yang bisa runtuh karena tekanan kekuasaan, uang, atau popularitas. Sejumlah kasus yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa vonis terhadap koruptor sering kali tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Ada pejabat yang menyalahgunakan anggaran bantuan bencana tetapi hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara, bahkan dengan potongan masa tahanan yang membuat mereka cepat kembali menikmati hidup mewah. Tidak jarang juga, koruptor justru mendapatkan fasilitas khusus di penjara, yang jauh dari kesan “menakutkan” sebagai...
Read more »